Sebuah pemandangan kontradiktif yang jamak kita saksikan dalam lanskap sosial-keagamaan di Indonesia hari ini. Di satu sisi, gairah spiritualitas publik tampak begitu membubung tinggi di ruang komunal. Rumah-rumah ibadah berdiri megah dengan arsitektur miliaran rupiah di setiap sudut kota, majelis taklim serta pengajian akbar konsisten dihadiri oleh ribuan jemaah yang menyemut, serta narasi-narasi keagamaan mendominasi ruang algoritma media sosial kita setiap harinya tanpa jeda.
Namun, di sisi lain, kesemarakan ritual ini berdiri sejajar secara ironis dengan indeks persepsi korupsi yang kian merosot tajam, penyelewengan kebijakan yang ugal-ugalan oleh para pemangku kebijakan, hingga hilangnya rasa keadilan bagi rakyat kecil yang kian terhimpit.
Fenomena aneh ini memicu sebuah pertanyaan teologis yang menggugat kesadaran terdalam kita: mengapa kuantitas kesalehan formal yang begitu masif gagal menjadi rem pakem bagi laju kerusakan moral dan struktural bangsa? Kenyataan pahit ini mengindikasikan bahwa Indonesia sedang dijangkiti wabah “kesalehan kosmetik”, sebuah gejala akut di mana agama hanya dijadikan sebagai topeng identitas, aksesoris sosial, dan pemuas dahaga spiritualitas personal, sementara esensi keadilan dan kemanusiaannya dicampakkan dalam kehidupan bernegara.
Akar dari sengkarut ini bersemayam pada cara pandang umat yang cenderung mendikotomikan secara kaku antara kesalehan ritual (mahdhah) dan kesalehan sosial-struktural (ghairu mahdhah). Agama dalam jamak praktiknya telah direduksi sebatas urusan vertikal privat antara individu dengan Tuhan.
Indikator kemuliaan dan kesalehan seseorang di tengah masyarakat akhirnya hanya diukur dari variabel fisik yang superfisial: seberapa sering ia menghadiri ibadah ritual, seberapa fasih ia melafalkan dalil, seberapa panjang atribut keagamaan yang ia kenakan, atau seberapa santun tutur katanya di atas mimbar pidato. Reduksionisme yang dangkal ini melahirkan sebuah ilusi psikologis yang sangat berbahaya bagi tatanan bangsa.
Seseorang bisa merasa telah menjadi hamba yang sangat suci dan dijamin masuk surga hanya karena rajin bersujud di shaf terdepan, meskipun di saat yang sama tangan mereka ikut menandatangani regulasi yang menggusur hak tanah adat rakyat, menyunat anggaran jaring pengaman sosial, atau melanggengkan praktik nepotisme demi dinasti politik keluarga. Dalam teologi sosial Islam, pemisahan yang kaku seperti ini adalah sebuah kecacatan iman yang sangat serius.
Al-Qur’an sendiri secara konsisten mengutuk para pendusta agama, yang secara tekstual uniknya tidak didefinisikan sebagai mereka yang lupa ingatan untuk beribadah, melainkan mereka yang menghardik anak yatim dan enggan mendorong gerakan memberi makan orang-orang miskin. Artinya, kesalehan sejati dalam Islam tidak pernah bersifat egois-individual, melainkan harus mewujud pada tegaknya keadilan distribusional di ruang publik.
Lebih jauh lagi, merebaknya kesalehan kosmetik ini tidak terjadi di ruang hampa, melainkan dipelihara secara oportunistik oleh para elit kekuasaan sebagai instrumen legitimasi politik dan penjinak daya kritis rakyat. Istilah-istilah keagamaan, simbol-simbol spiritualitas, hingga momentum ibadah suci sering kali dipamerkan secara teatrikal di depan kamera oleh para pejabat demi membangun citra diri yang bersih sekaligus untuk membius ingatan kolektif publik dari borok kebijakan yang menyeleweng.
Ironisnya, sebagian masyarakat yang telanjur terjebak dalam budaya taklid buta dengan sangat mudah memaafkan ketidakadilan struktural dan penyalahgunaan wewenang, asalkan sang pelaku pandai menampilkan performa kosmetik yang agamis dan dermawan di permukaan.
Akibat dari manipulasi simbolik ini, tempat ibadah yang seharusnya berfungsi sebagai laboratorium moral, basis intelektual, dan pusat gerakan kontrol sosial terhadap kezaliman, justru mengalami domestikasi dan penjinakan massal. Khotbah-khotbah keagamaan cenderung dipasung dan disterilkan dari realitas agar hanya membahas urusan fikih privat atau kehidupan setelah mati yang aman dan menenangkan hati.
Mimbar-mimbar agama sengaja dibuat menutup mata dari jeritan kelas pekerja yang dihantam inflasi ugal-ugalan, mahalnya biaya pendidikan akibat komersialisasi kampus, potongan upah yang dipaksakan, serta rusaknya ekosistem hidup akibat keserakahan gurita oligarki. Agama akhirnya bertindak bak candu yang menidurkan, bukan lagi sebagai obor yang menggerakkan kesadaran untuk melawan kebatilan.
Menghadapi situasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini, kita dituntut untuk melakukan dekonstruksi total terhadap makna keberagamaan kita dari tingkat akar rumput. Kita harus berani melangkah berani melampaui batas-batas kesalehan kosmetik yang palsu menuju pelukan teologi pembebasan dan keadilan yang bertenaga transformatif. Beragama di tengah negara yang sedang mengalami pembusukan struktural berarti menolak untuk menjadi penonton yang apatis atau sekadar menjadi penikmat ritual yang sunyi di dalam tempat ibadah.
Umat lintas generasi di Indonesia harus mengembalikan fungsi profetik sejati dari iman: yaitu sebagai pengontrol absolut jalannya kekuasaan dan pembela paling tangguh bagi kaum mustad’afin mereka yang dilemahkan dan dimiskinkan oleh sistem hukum yang tidak adil.
Kita harus sadar bahwa ramai atau sepinya tempat ibadah tidak akan pernah memiliki arti magis di hadapan Tuhan, jika di saat yang sama kita membiarkan korupsi merajalela tanpa perlawanan berarti dan membiarkan hak-hak kemanusiaan diinjak-injak oleh keserakahan penguasa.
Kesalehan yang sejati tidak pernah diukur dari seberapa megah dan tingginya menara rumah ibadah yang mampu kita bangun, melainkan dari seberapa nyaring suara kita bergaung dan seberapa kokoh kaki kita berdiri tegak menentang segala bentuk penyelewengan demi tegaknya martabat keadilan di bumi pertiwi.
